Selasa, 30 September 2014 | 22:53 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Kerajaan Nepal Terkubur Sejarah
Headline
Raja Gyanendra - Istimewa
Oleh: Teguh Rachmanto
web - Rabu, 28 Mei 2008 | 18:43 WIB
INILAH.COM, Katmandu Kerajaan Nepal yang telah berusia 239 tahun kini tinggal sejarah. Mulai Rabu (28/5) ini negeri monarki itu resmi berubah bentuk jadi republik. Lalu bagaimana nasib Raja Gyanendra?

Berdasarkan konstitusi, Gyanendra harus melepaskan mahkotanya dan turun dari singgasananya setelah sidang parlemen yang menetapkan Nepal sebagai sebuah republik baru. Tapi apakah akan begitu mudah ia diminta segera meninggalkan istana megah yang dihuni sejak 2001 lalu itu?

Ini yang menjadi pertimbangan para politisi di negara yang terletak di kaki Pegunungan Himalaya itu. Aparat keamanan bersiaga penuh di sekitar gedung parlemen, guna mengantisipasi kelompok yang mendukung monarki.

Meski kelompok oposisi Maois memenangi pemilu pada April lalu, tapi ada sebagian kelompok yang tidak mendukung kelompok komunis itu, yang selama ini dikenal sebagai kelompok yang kerap mengedepankan kekerasan.

Dengan masih bertahannya raja Hindu terakhir di dunia itu, maka para pemimpin politik Nepal memberikan waktu 15 hari bagi Gyanendra untuk meninggalkan istana di Katmandu, daripada ia harus menghadapi ancaman diturunkan secara paksa.

Memang berat bagi Gyanendra dan keluarganya menghadapi kenyataan ini. Itu pula yang ditunjukkan Gyanendra, Selasa (27/5).

Beberapa jam setelah pelantikan anggota parlemen baru, Raja Gyanendra dan Ratu Komal tampak keluar dari istana dengan mengendarai Mercedes hitam untuk urusan pribadi, dan ia kembali ke istana pada malam hari. Dari situ terlihat bahwa Gyanendra belum melakukan persiapan untuk meninggalkan istananya.

Tak hanya masalah ngototnya Gyanendra bertahan di istana yang membuat pemerintahan baru merasa pusing. Tetapi munculnya serangkaian ledakan bom di Katmandu pekan ini juga tak akan membuat mereka nyenyak tidur. Gelombang serangan itu sepertinya diarahkan kepada para politisi dan aktivis pro-republik.

Jika masalah ini tak segera diatasi, jangan harap pemerintahan baru dapat meredakan ketegangan di negara itu, setelah selama bertahun-tahun diwarnai bentrokan antara pasukan pemerintah dengan kelompok Maois yang melakukan perlawanan.

Tapi pada pelantikan 575 anggota parlemen baru Nepal 26 anggota lainnya akan ditunjuk kemudian menandai langkah baru dalam proses perdamaian yang segera mengakhiri perlawanan dan menjadi titik kulminasi transformasi Maois dari sebelumnya kelompok pemberontak menjadi sebuah kekuatan politik.

Maois memenangi mayoritas kursi dalam pemilu April dan berjanji untuk melakukan perubahan di Nepal. "Republik akan dideklarasikan," kata Baburam Bhattarai, wakil ketua Maois kepada Associated Press usai upacara pelantikan anggopta parlemen.

"Ketika republik dideklarasikan, raja secara otomatis akan kehilangan posisinya dan tempatnya di istana."

Setelah itu, pemerintah baru akan mengumumkan masa libur tiga hari. Tapi ketika masa perayaan dan pesta itu usai, tak ada yang tahu pasti apa yang bakal terjadi. Sementara Maois terus berjuang untuk membentuk pemerintahan baru, kekerasan politik masih tetap berlangsung.

Ini yang menjadi perhatian PBB. Badan dunia itu mengirimkan utusannya di Nepal, Ian Martin, untuk menyerukan bahwa kekerasan itu akan mengancam proses perdamaian. PBB juga mengkritik para politisi Nepal karena tak banyak bertindak untuk menghentikan kekerasan itu.


Serangkaian pembunuhan bermotif politik dilakukan oleh kelompok politik besar sejak Maois menghentikan perlawanan mereka dua tahun lalu. Itu pula yang diperkirakan terjadi, jika nanti kelompok pro-raja marah karena Gyanendra diturunkan paksa menyusul kekalahan dalam pemilu.

Jika pemerintahan baru tak siap menghadapi kemungkinan itu, sepertinya perubahan status negara sebagai republik belum dapat mengakhiri kekerasan yang telah membuat negara itu tak banyak berkiprah di dunia internasional.

Tapi jika Gyanendra masih mau melakukan perlawanan terhadap upaya pengusiran dirinya, sepertinya juga akan sia-sia, karena sebagian besar rakyat juga sudah tak percaya pada kepemimpinannya.

Foto-foto Gyanendra sebagai raja kini sudah tak terpampang lagi di sebagian besar kantor, pertokoan, atau di tempat lainnya di Nepal.

Begitu juga, kata 'Royal' juga sudah tak tercantum lagi pada nama angkatan bersenjata Nepal, maskapai penerbangan nasional. Sementara pada lagu kebangsaan, referens yang mengacu pada raja juga dihilangkan. Tragis! [P1]
Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER