Jumat, 25 Juli 2014 | 17:30 WIB
Follow Us: Facebook twitter
7 Instruksi SBY untuk Kasus Lapas Tanjung Gusta
Headline
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - (Foto: inilah.com/Agus Priatna)
Oleh: Ajat M Fajar
web - Sabtu, 13 Juli 2013 | 15:08 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan instruksi kepada Menko Polhukam Djoko Suyanto terkait kasus kerusuhan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tanjung Gustan Medan, Sumatra Utara.

Dalam arahannya SBY memberikan tujuh instruksi khusus dalam penangan kasus Lapas Tanjung Gusta yang harus diselesaikan dalam kurun waktu tiga hari kedepan.

"Hasil rapat dan koordinasi dengan presiden. Ada langkah-langkah ke depan, yaitu pertama terkait over capacity diinstruksikan untuk merelokasi ke lapas-lapas lain tidak harus di Medan," ujar Djoko dalam keterangan persnya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/7/2013).

Selain itu, SBY juga menginstruksikan untuk merehabilitasi fasilitas-fasilitas lapas, khususnya perkantoran dan infrastrukturnya untuk segera diperbaiki. Presiden menilai, perkantoran di lapas perlu penambahan pengamanan.

"Ketiga Presiden menginstruksikan Kapolri diminta guna menambah anggotanya dalam pengamanan," imbuhnya.

Instruksi keempat yang disampaikan SBY dalam rapat tersbatas tadi yakni meminta kepada seluruh aparat keamanan khususnya Kemenkumham untuk mengejar para napi yang melarikan diri.

"Langkah berikutnya diminta kepada Kapolri untuk membentuk tim investigasi yang mendalam apakah memang murni karena ketidakpuasan napi masalah listrik dan air, atau ada unsur-unsur yang lain. Ini yang akan terus diselidiki," ucap Djoko.

Lebih lanjut, Djoko mengatakan, terkait kejadian di Lapas Tanjung Gusta, Presiden juga memerintahkan Menkumham dan seluruh Lapas di Indonesia untuk meningkatkan pengamamanan, terutama yang terkait dengan infrastruktur d n kebutuhan-kebutuhan dasar napi.

"Ketujuh terkait dengan PP No 99 Tahun 2012, presiden memerintahkan membuat aturan pelaksanaan yang jelas. Karena jika hanya mengacu pada PP 99 tak akan cukup untuk memberikan kejeraan kepada para napi. Contoh PP ini diberlakukan tidak retroaktif (berlaku surut)," ungkapnya. [mvi]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER