Rabu, 3 September 2014 | 06:40 WIB
Follow Us: Facebook twitter
DKPP: Pelanggaran Berat, Komisioner KPU Dipecat
Headline
(Foto: inilah.com/ilustrasi)
Oleh: Abdullah Mubarok
web - Jumat, 3 Mei 2013 | 01:25 WIB

INILAH.COM, Jakarta - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) secepatnya akan memutuskan pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) saat melakukan verifikasi faktual partai politik.

"Secepatnya satu minggu ini selesai. Hari ini sudah selesai sidang-sidang dugaan kode etik yang dituduhkan kepada komisioner KPU, minggu lalu juga sudah tentang pengaduan Bawaslu. Kalau sekarang kan yang diajukan oleh partai-partai tidak lolos. Kedua perkara ini sudah kita sidangkan lengkap," ujar Ketua DKPP Jimly Asshidiqie usai memimpin sidang pelanggaran kode etik yang terakhir di kantor DKPP, di Jalan MH Tamrin Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2013).

Ia menjelaskan, pada sidang hari ini DKPP mendengarkan keterangan dari Komisi Informasi Publik (KIP). Keterangan KIP ini penting untuk mengawal proses transparansi penyelenggaraan pemilu.

Jimly mengatakan DKPP akan merundingkan dan menilai terlebih dahulu dengan melihat bukti-bukti perkara yang terkumpul.

"Kita tetap proses, kita lihat pelanggarannya berat atau ringan. Jika pelanggarannya ringan itu cukup teguran tertulis saja, teguran ini sifatnya mendidik untuk perbaikan ke depan. Kalau pelanggarannya berat sekali ya diberhentikan," ujarnya.

Saat ditanya adakah kemungkinan pemecatan kepada anggota Komisioner KPU? Jimly menegaskan pihaknya akan mempertimbangkan dan melihat aspek bukti-bukti yang diajukan pengadu.

"Kalau tidak terbukti kan kasihan, kita harus memulihkan kembali nama baiknya. Komisioner jangan terganggu gara-gara kita harus memenuhi hasrat orang yang tdak puas. Tapi kalau memang terbukti melanggar kode etik di undang-undang kan sudah ada aturanya sanksinya," ujarnya.

Keseriusan DKPP menegakkan pelanggaran kode etik di lingkaran KPU pun terbukti. "Sampai dengan saat ini sekitar 59 anggota KPUD di daerah sudah kita pecat karena melakukan pelanggaran berat," ujar Jimly.

Di tempat yang sama Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Joller Sitorus mengatakan, menurut fungsi DKPP dalam undang-undang Pemilu juga harus bisa menegakkan rasa keadilan. Bukan sebatas hanya menghukum dengan memberikan sanksi apakah ringan atau berat. Dalam beberapa kali sidang DKPP dan sidang lapangan DKPP di beberapa daerah sudah menunjukkan ada pelanggaran etika yang dilakukan Komisioner KPU dan Bawaslu.

Menurutnya, rasa keadilan dari Majelis Sidang DKPP akan bisa terwujud melalui bentuk rehabilitasi terhadap parpol yang memang bisa membuktikan diri menjadi korban akibat dari pelanggaran etika oleh KPU dan Bawaslu. Rehabilitasi itu wujudnya adalah menyertakan parpol pengadu yang benar-benar dirugikan.

"Itu kan bisa terlihat dari seluruh pembuktian dalam sidang-sidang DKPP. Maka Parpol itu layak menjadi peserta Pemilu 2014. Jangan hanya menjadikan Parpol sebagai Pengadu untuk menegakkan etika Penyelenggara Pemilu namun Parpol tetap menjadi korban pelanggaran etika KPU sehingga tidak bisa menjadi peserta Pemilu. Itu tidak adil lho," tegasnya. [mes]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER