INILAH.COM, Jakarta - Pemerintah menargetkan penurunan konsumsi premium bersubsidi 5-6 persen sampai akhir tahun ini. Hal ini akan dicapai melalui pelarangan pemakaian bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali mulai 1 Agustus lalu.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Rudi Rubiandini, usai menghadiri acara buka puasa bersama, Jumat (3/8) di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Rudi Rubiandini mengklaim, pembatasan premium bersubsidi bagi kendaraan dinas pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD di Jabodetabek telah menurunkan konsumsi premium hingga 2-3 persen.

Setelah diterapkan di Jawa-Bali, pemerintah menargetkan penurunan konsumsi premium 5-6 persen atau sekitar 2 juta kiloliter.

Menteri ESDM Jero Wacik menambahkan, untuk implementasi kebijakan itu di Jabodetabek yang telah mulai diterapkan 1 Juni lalu, pemerintah menargetkan nilai penghematan konsumsi BBM bersubsidi 1 juta kiloliter.