INILAH.COM, Pontianak - Puluhan massa tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) mendatangi kantor Badan Urusan Logistik (Bulog) Kalimantan Barat, Selasa (10/7) siang. Mereka mempertanyakan berkurangnya kuota beras untuk masyarakat miskin (Raskin). Karena sebelumnya beradar desas-desus adanya penyelewengan anggaran untuk penyediaan Raskin di Kalbar.

Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia, Burhanuddin Abdullah, mengatakan selama ini Raskin yang didistribusikan Bulog kepada masyarakat dinilai tidak sesuai standar atau dibawah batas kelayakan. Bahkan dia mengaku pernah menemukan kualitas Raskin seperti makanan ternak.

"Belum lama ini kami menemukan beras miskin seperti makanan ternak, kami merasa miris melihat hal itu. Setelah kami tanya, kenapa mau makan beras seperti ini, jawabannya karena kami dalam keadaan terpaksa. Melihat kondisi seperti ini sebenarnya ada apa?," tanya Burhan mengisahkan.

Kedatangan LAKI disambut oleh Kepala Bulog Kalbar, Haryo Bawono. Menurut dia, pengurangan kuota raskin yang didistribusikan ke 14 kota dan kabupaten di Kalbar bukan merupakan wewenang bulog. Melainkan keputusan yang ditentukan oleh tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin Wakil Presiden RI, Boediono.

"Selama ini memang ada pemikiran bahwa Gubernur yang menurunkan kuota pendistribusian Raskin. Tapi sebenarnya itu merupakan wewenang Wapres sebagai ketua tim Percepatan Penanggulangan Kemiskinan," ujar Haryo.

Ia mengatakan, pada PPLS (Pendataan Program Perlindungan Sosial) bulan Januari hingga Mei 2008 sebanyak 346.675 RTS (rumah Tangga Sasaran). Namun pada PPLS 2012 pada bulan Mei turun menjadi 241.655 RTS. Penurunan itu hingga 30,29 persen. "Itu semua diputuskan oleh tim Percepatan penanggulangan Kemiskinan," jelasnya.

Sedangkan untuk kuota Raskin di Kalbar, lanjut Haryo, mulai periode Januari hingga Mei 2012, sebesar 520,125 ton perbulan. Untuk Januari hingga Desember sebesar 3.624,65 ton. "Artinya persediaan kami cukup," ungkapnya.

Ia menuturkan, pihaknya sudah menetapkan harga Raskin senilai Rp 1600 perkilogram. Meskipun di lokasi pendistribusian sering menemukan adanya harga yang relatif tinggi. Tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun, Bulog mengaku tidak memiliki wewenang terkait tingginya harga tersebut. Melainkan itu merupakan wewenang desa masing-masing.

Kedepan, Haryo berencana akan melakukan pengadaan beras lokal. Kendati demikian, pihaknya masih terkendala harga beras lokal yang cukup tinggi. Meskipun seharusnya ada penyesuaian harga. [ton]