INILAH.COM, Jakarta - Masyarakat diminta untuk tidak mempercayai hasil perhitungan cepat atau quick count yang dilakukan beberapa lembaga survei berkaitan dengan pelaksanaan Pemilukada, Rabu 11 Juli 2012. Sebagaimana yang disampaikan pengamat politik UI, Adrianof Chaniago, saat dihubungi, Selasa (10/7/2012).

Menurutnya, hasil perhitungan cepat yang dilakukan lembaga survei sah-sah saja dilakukan. Namun ia menegaskan bahwa perhitungan cepat bukanlah hasil yang mengikat. Berbeda misalnya jika yang melakukan adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Daerah DKI Jakarta.

"Masyarakat boleh tidak percaya dengan hasil quick count, karena hasilnya tidak mengikat bukan hasil yang resmi. Itu tidak boleh dijadikan rujukan. Saya tidak percaya, tidak mudah melakukan quick count. Masa hasilnya ditentukan lewat quick count," ucap Adrinof.

Disinggung adanya rumor di twitter yang menyebutkan Pilgub akan dimenangkan oleh salah satu calon, ia mengaku tidak percaya hal tersebut. Apalagi rumor itu berada di situs jejaring sosial.

Sementara itu Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Titi Anggraeni, meminta Panitia Pengawas Pemilu untuk melakukan antisipasi berbagai kemungkinan pelanggaran yang akan terjadi. Salah satunya dengan terus mengingatkan penyelenggara yakni KPU dan jajarannya agar tetap netral dan nonpartisan, bersikap imparsial dan membebaskan diri dari segala praktik-praktik manipulasi.

Tim pasangan, lanjut dia, juga harus mengoptimalkan kerja-kerja saksi dan memantau setiap proses pemungutan dan penghitungan suara. Tidak hanya di TPS, tapi juga sampai ke tahap rekapitulasi di PPS (Kelurahan) dan PPK (Kecamatan). Termasuk dengan mengawasi pergerakan kotak suara dari mulai TPS sampai ke PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi. [ton]