Untuk memperkirakan apa yang akan terjadi pada Mesir, kita tidak perlu melihat jauh-jauh. Kita tilik saja 14 tahun yang ganjil pada sejarah Indonesia.

Ada kemiripan yang cukup mencengangkan antara Mesir pasca gerakan Arab Spring dan periode Reformasi di Indonesia. Kedua bangsa ini sama-sama berpopulasi Muslim besar tapi juga sekuler.

Keduanya sama-sama mengalami gerakan protes rakyat yang berujung pada jatuhnya presiden yang korup dan lama berkuasa, yaitu Hosni Mubarak dan Suharto.

Di kedua negara, penerusnya sama-sama tokoh Islamis, yang satu adalah Mohamed Morsi dari Partai Kebebasan dan Keadilan (yang baru saja mengalahkan Ahmed Shafiq yang seorang “Mubaraqist”), dan yang satunya adalah Abdurrahman “Gus Dur” Wahid dari PKB.

Di Mesir, seperti juga di Indonesia, biasanya memang hanya kaum Islamis yang punya kredibilitas, kepercayaan diri dan jumlah yang cukup untuk menantang militer.

Mereka mengisi kevakuman di tengah-tengah masyarakat dan politik – apakah itu dengan memberikan layanan sosial atau advokasi bagi golongan masyarakat kelas bawah – dengan menghancurkan atau membungkam suara dari golongan kiri atau liberal.

Posisi Morsi kurang lebih sama dengan Gus Dur di tahun 1999. Kemiripan antara dua tokoh ini – walaupun latar belakang Morsi teknokrat yang seorang insinyur, sementara Gus Dur dari golongan ulama – Morsi datang dari Egyptian Muslim Brotherhood, dan Gus Dur dari Nahdlatul Ulama (NU), tapi keduanya bisa bersikap independen, bahkan membawa perubahan pada organisasinya masing-masing.

Keduanya juga mendasarkan kampanyenya lebih pada perlindungan hak asasi manusia dan pemberantasan korupsi, daripada pengendalian moral atau janji-janji negara teokratis seperti rival mereka yang lebih fundamentalis.

Gus Dur terkenal sebagai pembela pluralisme. Begitu juga Morsi, yang telah berhasil meredakan ketakutan kaum minoritas di Mesir. Dia mengumumkan pengunduran dirinya dari Brotherhood, dan berjanji akan menunjuk seorang Kristen untuk menjadi wakilnya.

Sebuah kalimat penting dalam pidato pelantikan Morsi, “Kita semua punya hak yang sama, dan kita punya kewajiban bagi negara ini. Saya sendiri tidak punya hak, tapi punya kewajiban.”

Kalimat ini rasanya tidak aneh bila keluar dari mulut Gus Dur.

Seperti Gus Dur dulu, Morsi punya beban memperbaiki ekonomi yang sedang terpuruk, juga mengatur masyarakat beragam yang sedang mengalami demokratisasi dan ketegangan sektarian, hal yang baru bagi mereka. Dunia akan mengamati apakah pemerintahannya akan menghormati hak perempuan dan minoritas Mesir.

Yang lebih penting, mirip dengan Nahdlatul Ulama, Egyptian Muslim Brotherhood juga harus berurusan dengan militer sekuler berpengaruh yang ketar-ketir, bahkan tidak suka, dengan latar belakang religius mereka.

Sayangnya, seperti yang terlihat dari sejarah yang terjadi, Gus Dur tidak berhasil mengatasi ketegangan ini, dan harus turun di tahun 2001.

Walaupun kita ingin melihat Morsi berhasil, ada kemungkinan cukup besar dia akan mengalami nasib serupa, melihat bagaimana Supreme Council of the Armed Forces telah melumpuhkan kepresidenan Mesir dan mengontrol parlemen yang dipilih melalui Pemilu demokratis pertama di negara itu.

Ini membawa saya pada satu lagi kemiripan yang penting antara Mesir dan Indonesia. Kemenangan kandidat presiden yang didukung oleh Muslim Brotherhood, seperti biasa, telah mengundang reaksi keras dari beberapa pihak tertentu di pers Barat.

Para “Islamaphobia” ini sekarang memprediksikan Mesir akan melalui jalan teokratis yang sama seperti Iran, dan ini akan menjadi penggerak pertama dari efek domino “gerakan ambil alih” fundamentalis di seluruh Timur Tengah.

Tapi lihatlah Indonesia, dan mungkin kita sadari situasinya berbeda. Walaupun banyak rakyat Indonesia kini mengenang Gus Dur dengan rasa hormat dan sayang, masa kepresidenannya dapat dianggap sebagai titik kritis bagi partai-partai Islamis Indonesia, dan dari situ keadaan semakin memburuk.

Terpisah dari bangkitnya PKS yang modernis (yang misi kampanyenya kurang lebih mirip dengan Brotherhood), popularitas partai-partai seperti PKB, PPP dan PBB di Pemilu terus menurun, baik dalam Pemilu Presiden maupun legislative, tertutup baying-bayang partai-partai nasionalis seperti Partai Demokrat, Golkar dan PDI-P.

Walaupun ada pihak-pihak yang lebih militan dan fundamentalis seperti FPI yang berusaha menunjukkan gigi, kenyataannya semua hanya gertakan saja sementara mereka semakin terdorong ke pinggir arena.

Dapat dikatakan walaupun gerakan-gerakan Islamis seperti Muslim Brotherhood dan NU memainkan peranan vital dalam melengserkan rezim diktator, pengalaman di pemerintahan dapat mencoreng kredibilitas mereka; kredibilitas yang telah membawa mereka ke kursi kekuasaan pada awalnya.

Memobilisasi massa, secara empatis tidak sama dengan memerintah dengan kompeten dan transparan.

Ini akan membuat posisi mereka menjadi rentan untuk disalip oleh kekuatan-kekuatan sekuler dan nasionalis, walaupun mereka akan tetap menjadi pemain di arena politik.

Walaupun kita tidak bisa, dan tidak perlu mencoba, meramalkan masa depan, kemenangan Morsi mungkin akan menjadi gong terakhir dari golongan Islamis Mesir. [mor]