Belum lama dilantik, Menteri Kesehatan Dr Nafsiah Mboi, SpA, MPH sudah menuai kecaman. Ia bermaksud mengkampanyekan penggunaan kondom bagi kelompok seks berisiko.

Kecaman dan protes muncul dari berbagai pihak, termasuk dari Majelis Ulama Indonesia dan dari Muslimat NU.

Menangkis keberatan banyak pihak itu, Nafsiah berusaha mengklarifikasi maksudnya. Humas Kementerian Kesehatan pun sengaja menyiarkan video yang diunggah ke Youtube.

Di video itu Menkes mewanti-wanti seks berisiko bisa terjadi di semua umur, termasuk remaja. "Kami melihat HIV/AIDS makin meningkat, penyakit kelamin makin meningkat. Kenapa? Karena meningkatnya seks berisiko," ujar Menkes yang juga mantan Sekretaris Eksekutif Komisi Penanggulangan AIDS Nasional dan mantan anggota DPR.

“Kita tidak akan membagi-bagikan kondom gratis pada masyarakat umum,” kata Menkes.

Selanjutnya ia menjelaskan bahwa, bagi sekelompok masyarakat yang sudah melakukan hubungan seks berisiko, perlu diberikan pendidikan agama, dan lainnya. Lalu, kepada mereka diberikan konseling perubahan perilaku, supaya segera menghentikan perilaku seks berisiko itu.

“Namun, kalau seseorang tetap melakukan hubungan seks berisiko, yang bisa kita lakukan adalah menghimbau supaya menggunakan kondom untuk mengurangi dampak buruk dari hubungan seks berisiko ini,” kata Nafsiah, “Ini juga sangat penting.”

Tetapi, bagi sementara pihak, rencana Menkes yang pernah menjadi Direktur Department of Gender and Women's Health pada badan PBB untuk kesehatan (World Health Organization), itu tetap dianggap janggal.

Ketika Kementerian Agama tengah menyiapkan program gerakan Magrib Mengaji, dan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kebudayaan menyiapkan Pedoman Pendidikan Karakter, tiba-tiba Nafsiah melansir rencana yang berbeda atau dianggap bertentangan.

Sebagai dokter ahli kesehatan masyarakat dan spesialis anak, memang masuk akal jika Nafsiah bermaksud mempromosikan gerakan ‘pencegahan’ – karena mencegah lebih baik dari mengobati.

Tetapi, sebagai dokter juga seharusnya ia tahu bahwa, bagi setiap penyakit setidaknya ada dua diagnosa yang mesti disiapkan sebelum mengambil tindakan untuk mengobati.

Pertama adalah ‘diagnosa kerja’, yang belum tentu benar – untuk sekedar memberikan terapi sambil menunggu hasil pemeriksaan lain (seperti laboratorium) diperoleh.

Kedua, yang lebih penting, adalah ‘diagnosa definitif’, alias ‘sumber utama penyakit’ yang bersifat mendasar: saat hasil uji laboratorium dan pemeriksaan tambahan lain telah lengkap.

Nah, bukankah dalam urusan meningkatnya penderita HIV/AIDS, atau pun naiknya angka aborsi di kalangan pasangan remaja, ‘sumber utama penyakit’ bukan pada ‘kenakalan remaja’ atau ‘seks berisiko’ itu sendiri?

Bukankah sumbernya, seperti diakui Nafsiah sendiri, terletak pada kurangnya pendidikan agama, banyaknya godaan negatif di tengah masyarakat -- atau dalam bahasa Nafsiah, “adanya stimulan untuk meningkatkan kegairahan seks,” -- dan komunikasi yang minim antara orang tua dan para remaja itu?

Itu semua secara akumulatif menjadi ‘sumber utama’ penyakit seks berisiko tadi, sehingga pada tahun 2011 terdapat sekitar lima juta wanita menggugurkan kandungan, dan 62% (lebih dari tiga juta) di antaranya adalah remaja 16 tahun ke bawah. Angka itu meningkat dari data tahun 2010, ketika remaja yang melakukan aborsi berjumlah sekitar dua juta orang.

Walhasil, persoalan anak-anak bangsa yang parah itu tampaknya tak bisa dijawab dengan kampanye penggunaan kondom. Sebab, alih-alih dari menyelesaikan masalah, promosi penggunaan kondom itu mungkin hanya mengurus puncak gunung es, sementara masalah sebenarnya tidak tersentuh.

Bagi sebagian orang, kampanye pemakaian atau bagi-bagi kondom yang popular di Barat itu mirip dengan program pemberian jarum suntik gratis kepada pengguna narkoba.

Sesungguhnya, Menteri Nafsiah bisa bersikap lebih arif. Ia mestinya tahu bahwa kunci semuanya itu adalah soal komunikasi.

Dialog atau pembicaraan lintas kementerian, misalnya, mesti diintensifkan. Menteri Kesehatan juga harus menggalakkan diskusi dengan berbagai pihak, dengan landasan bahwa rakyat Indonesialah -- dan bukannya pemangkukepentingan di Barat – yang menjadi ‘prime customers’.

Sebelum menggebrak dengan kampanye apa pun, Menkes selayaknya lebih dahulu berdialog dengan semua audiensnya dan mencari solusi bersama,demi kepentingan anak-anak bangsa.

Baik sekali seandainya dapat menerapkan komunikasi yang persuasif. Bukan saja kepada masyarakat secara umum, tetapi juga kepada setiap tokoh secara individual, kepada komunitas, kepada organisasi (termasuk ormas) dan melalui jejaring sosial.

Lewat teknik persuasi, yang mesti diingat, yang muncul adalah ‘proses yang bertahap’. Melalui strategi yang halus dan tidak terkesan memaksa, semua ‘persuader’ dapat menjadikan pihak lain (persuade) berpikir bahwa apa yang ditawarkannya merupakan hal yang memang patut dipertimbangkan.

Demikian pula,para orang tua dan guru, selayaknya dapat menerapkan pendekatan persuasif kepada para remaja – sehingga atas kemauannya sendiri, para remaja itu mau mencegah seks bebas (berisiko), pornografi, dan berbagai dosa lainnya.

Terakhir, satu hal yang mesti diingat Menkes adalah bahwa, ada segudang masalah ‘urgent’ lain di Indonesia yang juga memerlukan perhatiannya. Ada soal gizi buruk, masalah air dan sanitasi, TBC, kesehatan lingkungan, meningkatnya insidensi penyakit jiwa, dan tingginya angka kebutaan.

Oh ya, barangkali Menkes mesti main-main ke Internet juga. Di mesin pencari Google saja ada lebih dari 168.000 situs yang menawarkan “cara menggugurkan kandungan yang aman.”

Tidakkah semuanya itu merupakan ‘alarm’ bagi kita juga?

*) Konsultan komunikasi, dan dosen komunikasi di Universitas Paramadina, Jakarta. [mor]