INILAH.COM, Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR kini mulai mengambil sikap hati-hati dengan koalisi. Ini terlihat dari sikap F-PKS dalam menyikapi usulan interpelasi grasi terhadap terpidana narkoba asal Australia Schapelle Corby.

Anggota F-PKS Nasir Jamil mengatakan bahwa pihaknya masih akan berkonsultasi dulu dengan pimpinan fraksi apakah mendukung atau tidak terhadap usulan interpelasi tersebut. Konsultasi ini diakui oleh Wakil Ketua Komisi III DPR ini agar tidak terjadi kisruh lagi di koalisi.

"Kita akan konsultasikan (dengan pimpinan fraksi, red). Ini terkait dengan koalisi juga. Nanti dibilang pula kami membangunkan macan tidur," jelas Nasir, di gedung DPR, Jakarta, Selasa (29/5/2012).

Walau demikian, Nasir mengisyaratkan agar fraksinya mendukung interpelasi ini. Apalagi, banyak kejanggalan yang terjadi di balik pemberian grasi tersebut. "Kita akan sampaikan ke pimpinan fraksi terkait interpelasi. Mudah-mudahan bisa mengerti dan memberi dukungan untuk ikut mendukung interpelasi," jelas Nasir.

Dia berargumen bahwa banyak yang bisa dijadikan alasan untuk menyepakati interpelasi ini. Nasir berkeyakinan bahwa ada tekanan dan pemberian grasi ini di luar persoalan hukum dan politik.

"Inikan bukan tawanan perang. Masa mau tukar-tukar begitu. Sepertinya dalam pengamatan saya di luar konteks hukum dan politik. Makanya wajar wacana interpelasi," katanya.

F-PKS pernah berurusan serius dengan koalisi. PKS berseberangan dengan koalisi dalam rencana penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS di keluarkan dari Sekretariat Gabungan (Setgab) dan diancam akan direshuffle dari kabinet. [mvi]