Kamis, 23 Mei 2013 | 16:56 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Soal Ancaman Forum Gubernur Se-Kalimantan
Headline
inilah.com
Oleh:
web - Jumat, 11 Mei 2012 | 09:18 WIB

Baru-baru ini kita dikejutkan oleh berita tentang empat gubernur yang tergabung dalam forum Gubernur Se-Kalimantan kompak menggugat pemerintah pusat terkait kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah mereka akhir-akhir ini.

Kekhawatiran empat kepala daerah se-Kalimantan diungkapkan saat pertemuan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 25 April 2012 lalu.

Mereka adalah Gubernur Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang, Gubernur Kalimantan Selatan Rudy Ariffin, Gubernur Kalimantan Timur Awang Faroek Ishak, dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiady Sanjaya.

Mereka khawatir karena dengan kuota yang tersedia saat ini, BBM di wilayah itu akan habis pada September 2012. Kecemasan itu disebabkan kuota BBM pada tahun 2012 berkurang dibandingkan 2011.

Oleh karena itu, mereka meminta pemerintah pusat dan BP Migas agar menambah kuota BBM untuk wilayah Kalimantan untuk menutupi kelangkaan BBM di wilayah tersebut.

Forum Gubernur Se-Kalimantan ini juga memberi tenggat waktu pada Pemerintah pusat hingga akhir Mei untuk mengabulkan desakan penambahan kuota BBM bagi Kalimantan. Mereka sepakat akan melakukan penghentian produksi hasil tambang apabila pemerintah tidak kunjung menambah kuota BBM.

Memang, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai masalah sepele. Pemerintah pusat harus bijak di dalam mensikapi persoalan ini. Masalah ini harus segera dicarikan solusinya agar tidak berkelanjutan. Pemerintah dan forum Gubernur Se-Kalimantan harus duduk satu meja untuk berdiskusi dan mencari titik temu penyelesaiannya.

Kita berharap masalah ini bisa segera cepat diselesaikan. Kedepankanlah musyawarah untuk memecahkan segala persoalan yang tengah terjadi. Kita juga tidak ingin ancaman yang dilontarkan oleh para gubernur se-Kalimantan ini terjadi, karena jika dilakukan akan merugikan kita semua.

Sekali lagi kita berharap kepada semua pihak, khususnya kepada forum Gubernur Se-Kalimantan agar bisa menahan diri. Sebagai pemimpin, berikanlah tauladan kepada rakyat dan jangan menonjolkan ego pribadi, karena hal itu hanya akan membuat rakyat menderita.

Kita juga yakin bahwasannya pemerintah pusat akan memperhatikan dan menyelesaikan masalah ini agar tidak berlarut-larut.

Teddy Sanjaya

Jl. Lapangan No. 140, Condet

Jakarta Timur

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
Yatno Supriadi
Minggu, 13 Mei 2012 | 21:20 WIB
Saya tinggal di Kab. Malinau,- Kaltim, sejak tahun 2010 Premium dan solar sulit di dapat. POM bensin dalam satu bulan hanya buka 4 hari, selebihnya tutup karena jatah BBM sudah tidak ada. Kalaupun ada bensin harga nya Rp. 6.000 di eceran dengan ukuran tidak tepat 1 liter. Sekarang banyak di jual Pertamax dengan harga Rp. 12.000/liter. Bahkan untuk kecamatan yang ada di perbatasan harga Premium mencapai Rp. 35.000/liter, itu juga hanya harga yang ada, barangnya tidak pernah ada. Itulah kesulitan yang kami rasakan di Kaltim, betapa rasanya tidak adil, Kaltim sebagai penghasil minyak bumi dan memiliki kilang, tetapi kami sulit mendapatkan BBM. Bagaimana hal ini sekiranya terjadi di Jawa atau Sumatera? Yang kami inginkan BBM itu ada, untuk harga sebaliknya naikkan ke Rp. 6.000/liter, karena selama ini kami beli dengan harga tersebut, yang penting barangnya ada, POM Bensin dapat tambahan jatah BBM. Terimakasih Bapak Gubernur sudah menyampaikan jeritan rakyatnya. Kepedulian Pemerintah pusat kami tunggu.
yusra kasim mizan
Jumat, 11 Mei 2012 | 09:29 WIB
Gaya ancaman Gubernur se kalimantan, "sepakat menghentikan produksi hasil tambang apabila pemerintah tidak kunjung menambah kuota BBM". Siapa bilang Kepala daerah tidak berani mengancam ? kepentingan siapa sebetulnya produksi hasil tambang itu ? Apa logikanya urusan BBM masih diurusi pemerintah pusat ?
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.