Minggu, 21 Desember 2014 | 11:01 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Kolom Andi Suruji
Otoritas Jasa 'Kekeluargaan'
Headline
Andi Suruji - inilah.com
Oleh: Andi Suruji
web - Senin, 20 Februari 2012 | 12:18 WIB

LUAR biasa minat orang menjadi Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Sampai ditutupnya masa pendaftaran, pekan lalu, pelamar mendekati angka 300 orang. Beragam latar belakang dan benderanya. Ada bankir, ekonom, ahli hukum, sampai pengamat aneka macam problem bangsa.

Mengapa mereka antusias menjadi dewan komisioner? Padahal, jumlah kursi yang tersedia hanya sembilan buah. Itu pun dua kursi sudah jadi “hak milik” Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai ex-officio.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kelak akan menjadi lembaga besar dengan wilayah otoritas amat luas. Ia bakal menjadi “super regulatory body”. Perbankan yang selama ini berada di wilayah otoritas Bank Indonesia, kelak masuk kamar kerja OJK pada tahun 2013. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang selama ini berada dalam struktur Kementerian Keuangan, pun akan berpindah kantor. Pendeknya, industri perbankan, industri pasar modal, lembaga keuangan non-bank (asuransi, dana pension, dan pembiayaan) juga akan masuk ke wilayah kewenangan OJK.

Bukan hanya tanggung jawab pengaturan ketertiban industri jasa keuangan diembannya. Penegakan hukum juga jadi kewenangannya. Bahkan, penyidikan terhadap masalah hukum perasuransian dan lembaga dana pensiun digenggamnya. Pendeknya, lembaga baru itu menjadi institusi super hebat.

Itukah alasan, lantas orang ramai-ramai mendaftar untuk menjadi komisioner? Bisa jadi. Kalau mereka mengejar kekuasaan, ada di OJK. Mesti diingat, kekuasaan cenderung korup. Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely kata Lord Acton. Jika orang-orangnya tidak amanah, wassalam.

Tak kalah menarik dicermati, koordinasi dan sinkronisasi begitu banyak jenis kelembagaan yang ada sebelumnya. Dua kata kunci itu penting agar OJK mulus berdiri menjadi lembaga yang benar-benar kuat dan bermanfaat bagi bangsa. OJK diharapkan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional, memperkuat lembaga keuangan sehingga berdaya saing tinggi. Ibarat jantung yang sehat bagi perekonomian nasional.

Ikhwal koordinasi, tengoklah perbankan. Dengan jumlah bank berkisar 120 saja, Bank Indonesia selaku otoritas perbankan sudah cukup kerepotan mengaturnya. Ketika Bank Sentral hendak melakukan pengurangan jumlah atau penguatan dengan konsep induk (holding) alias single presence bank, penolakan cukup keras.

Maklum, kepemilikan bank di tanah air luar biasa liberalnya. Hanya 47 bank yang ada kepemilikan sahamnya oleh pihak asing, menguasai 45,82% aset dari total aset industri perbankan. Mereka hadir dalam wujud 10 cabang bank asing, 16 bank campuran, serta 21 bank lokal. Bandingkan dengan kepemilikan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) pada 4 bank umum dan 26 Bank Pembangunan Daerah, ya sekitar 46,57% dari total aset perbankan nasional.

Meredusir porsi kepemilikan asing, ibarat diskusi yang tak ada habisnya. Padahal, bank-bank asing itu banyak dituding hanya mau menggarap pasar empuk, sektor konsumsi yang margin keuntungannya besar. Pembiayaan investasi infrastruktur dasar berjangka panjang dengan risiko cukup tinggi, mereka cuekin. Tidak signifikan peranannya.

Belum lagi soal asas resiprokal. Bank-bank asing bisa seenaknya masuk menancapkan jaringannya di setiap jengkal wilayah Indonesia. Sementara di negaranya, pintu masuk bagi bank-bank nasional kita, “tertutup rapat” dengan berbagai regulasi akal-akalan.

Itu baru sisi perbankan. Belum lagi perasuransian, dana pensium, pembiayaan. Potensi pasarnya juga sangat luar biasa. Soalnya, jumlah penduduk Indonesia yang naik kelas menjadi golongan pendapatan menengah meningkat pesat. Menggiurkan bagi perusahaan asing untuk datang ke mari. Padahal, selama ini, antara satu lembaga dan institusi lainnya, masih seringkali gontok-gontokan, tarik-menarik kepentingan. Sinkronisasi dan koordinasi amat susah. Tidak luput juga pengaruh kepentingan asing.

Inilah setumpuk tantangan bagi panitia seleksi, yang diketuai Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Mereka mesti menyeleksi secara tajam calon-calon Dewan Komisioner OJK. Integritas, kredibilitas, kompetensi, profesionalitas, serta kemampuan manajerial calon mesti prioritas paling tinggi.

Tak kalah krusial, adalah ketika nama-nama calon dikirim ke DPR untuk mengikuti penilaian kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Sekiranya semangat mereka hanya mengakomodasi kompromi politik dalam merekomendasikan seorang calon, ya OJK akan terperosok menjadi kepanjangan tangan kepentingan tertentu (vested interest). Ya, OJK hanya akan menjadi lembaga arisan bagi-bagi kursi dan jabatan, sehingga layak disebut otoritas jasa “kekeluargaan”.

Artikel ini juga bisa disiimak di majalah InilahREVIEW edisi ke-25 yang terbit, 20 Februari 2012. [tjs]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
0 Komentar
Belum ada komentar untuk berita ini.
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER