INILAH.COM, Jakarta – Saat PBB dan Liga Arab mengupayakan resolusi Dewan Keamanan untuk Suriah, China langsung menggelengkan kepalanya. Dunia sebaiknya membiasakan diri dengan sikap itu.
China yang menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB, memiliki hak untuk memveto resolusi. Keputusan senada juga dikeluarkan sekutu China yang sesama komunis, Rusia. Mereka tak mau ada resolusi alias campur tangan dunia terhadap Suriah.
Resolusi itu sebenarnya berisi kecaman terhadap Presiden Suriah Bashar Al Assad. Barat, Liga Arab dan PBB ingin Assad mengakhiri kekerasan selama 11 bulan terakhir dengan turun jabatan dan menyerahkannya kepada wakilnya.
“Jangan salah, China kali ini memposisikan diri secara hati-hati dan penuh tanggung jawab. Kami tak selalu menggunakan hak veto atau menyatakan abstain. Saat veto harus digunakan, kami akan melakukannya,” ujar Deputi Menlu China Cui Tiankai.
Reaksi Barat dan Arab penuh kecaman dan kekecewaan. Seperti Dubes Amerika Serikat (AS) untuk PBB Susan Rice yang menyatakan veto China menjijikkan dan memalukan. “Mereka yang menghalangi, sama saja mengotori tangannya dengan darah.”
Menurut Cui, tak ada yang aneh jika anggota tetap Dewan Keamanan PBB tak sepakat dalam sebuah isu. Hubungan AS-China dalam sejumlah isu lain, imbuhnya, juga takkan terpengaruh gara-gara veto tersebut.
Sebaliknya di China, keputusan pemerintah komunis untuk menggunakan hak veto banyak mendapat pujian. Sebab biasanya, China hanya menyatakan abstain jika tak menyetujui sesuatu, sebagai simbol takkan menghalangi keputusan tersebut.
“Abstain tak selalu jadi pilihan, terutama jika China harus bicara. Negara ini harus berbicara. Menyembunyikan pikiran takkan membantu kami terhindar dari masalah,” demikian suratkabar China yang berbahasa Inggris, Global Times.
Lalu mengapa dalam isu ini China berani menggunakan hak vetonya? Direktur African Studies di Chinese Academy of Social Science, He Wenping berpendapat, China mulai percaya diri dalam beberapa isu internasional.
“China menolak penggunaan kekerasan untuk mendorong pergantian rezim di negara lain. Ini konsisten dengan diplomasi sejak dulu. Tak mungkin mendorong resolusi tanpa ada konsultasi menyeluruh,” paparnya.
Selain itu, China tak ingin Suriah akan mengalami nasib yang sama seperti Libya. Menurutnya, Pakta Perjanjian Atlantik Utara (NATO) menyalahgunakan resolusi Libya sebagai alasan melakukan agresi militer ke negara itu.
“Mulanya mereka hendak menerapkan zona larangan terbang (no-fly zone) di wilayah udara Libya, yang pada akhirnya menjadi bantuan bagi pemberontak untuk mengakhiri rezim Muammar Khadafi,” katanya.
Perlu diketahui, China tercatat sebagai pemasok impor ke Suriah terbesar ketiga per 2010, berdasarkan data Komisi Eropa. Namun, pengamat menyatakan masih lebih besar kepentingan Rusia di negara itu. [mdr]