Kasus korupsi anggota DPR belakangan ini sempat menggoyang citra Partai Demokrat . Menurunnya ‘image’ itu antara lain tergambar dari berbagai survei yang ada.

Hasil penelitian Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dirilis di Jakarta, Minggu (5 Februari), misalnya, menyebutkan bahwa tingkat kepuasan publik atas Partai Demokrat (PD) merosot.

Menurut LSI, survei pada Januari 2012 menyebutkan Demokrat memperoleh suara 13,7% dari reponden. Itu artinya PD menduduki urutan ketiga setelah Partai Golkar (18,9%) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebanyak 14,2%. Padahal pada Pemilu 2009 Partai Demokrat memperoleh suara 20,85%, Golkar (14,45%) dan PDIP (14,03%).

Survei LSI dilakukan pada 21 Januari-2 Februari 2012 di 33 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang. Lewat metode multistage random samplingberupa wawancara tatap muka responden dan menggunakan kuesioner, survei itu juga dilengkapi dengan Focus Group Discussion di tujuh ibukota provinsi dan analisis kualitatif.

Itulah kebiasaan yang ada di dunia politik kita. Selama ini perilaku publik terhadap partai atau politikus seolah ‘ditentukan’ oleh angka-angka statistik.

Para ahli komunikasi politik melihat bahwa menurunnya angka-angka itu jelas karena persepsi yang ada di tengah responden – yakni karena mereka ‘merasa’ kecewa pada partai yang ditanyakan dalam survei.

Memang tidak ada yang salah dengan statistik. Tetapi hal itu punya kelemahan, karena sebetulnya apa yang terjadi di tengah konstituen tidak sesederhana angka-angka. Para pemilih punya mata dan hati dengan keberagaman yang cukup kompleks; dan justru dari mata dan hati itulah terbentuk pencitraan politik.

Banyak bukti menunjukkan bahwa sikap dan perilaku pemilih dapat berubah-ubah – bahkan kadang secara mendadak. Pemilih yang pada waktu pagi – mungkin akibat ‘serangan’ amplop yang dibagikan pada waktu fajar akan memilih partai A, tiba-tiba pada saat di bilik suara justru mencontreng partai B.

Memang rupanya sikap (attitude) tidak selalu sama dengan perilaku atau tindakan (behavior) mereka. Dalam komunikasi, attitude positif terhadap X belum tentu membuat orang membeli merek X. Padahal tindakan ‘membeli’ atau mencontreng itulah sesungguhnya yang paling penting.

Seorang yang punya sikap positif pada mobil 1.600 CC merek H misalnya, tidak menjamin bahwa saat punya uang untuk membeli mobil di kelas itu maka ia membeli mereka H, karena sering terjadi justru ia membeli merek T atau M.

Dalam pemilu yang penuh rahasia itu, sikap mendua seperti itu amat sering terjadi, sehingga mungkin sekali sikap-sikap asli tidak muncul ke depan publik, melainkan baru diwujudkan menjadi tindakan (behavior) pada saat mencontreng sendirian di bilik suara.

Kasus ‘rahasia’ model begitu, misalnya terjadi di Tulang Bawang, Lampung, beberapa bulan silam: seorang kandidat yang semula tidak diperhitungkan, mendadak melesat menjadi calon kedua terkuat hanya karena ia mengenakan blangkon (penutup kepala model Jawa) pada foto-foto kampanyenya.

Menurut Silih Agung Wasesa (2011) rahasia sikap primordialisme ‘ingin kembali ke Jawa’ di kalangan “Pujakesuma” (Putra Jawa Kelahiran Sumatera) seperti itu mustahil muncul dalam bentuk perilaku sehari-hari.

Tentu saja sang kandidat juga tidak bisa secara terang-terangan membangkitkan sentimen kejawaan melalui pernyataan terbuka – tapi ia tahu bagaimana mengubah persepsi pemilih menjadi sikap, yang kemudian diwujudkan dalam tindakan.

Begitulah rupanya sikap masyarakat kita, yang masih kental dengan budaya ‘ewuh-pekewuh’, malu-malu, dan pantang menunjukkan sikap konfrontatif dengan (calon) pemimpin, bahkan juga saat pemilu.

Silih menganggap bahwa sikap orang Timur yang cenderung tidak menunjukkan sikap berbeda di depan calon sering menimbulkan ‘fatamorgana politik’, terutama jika kita tidak melakukan penggalian melalui riset perilaku para pemilih itu.

Oleh karena itu, ahli komunikasi menyarankan, guna menelusuri rahasia dan budaya seperti itu, hendaknya politisi melakukan riset persepsi secara etnografi, misalnya langsung ke rumah-rumah pemilih, tokoh masyarakat, dan wartawan lokal.

Melalui cara ini, peneliti bukan hanya menghitung angka-angka (kuantitatif), melainkan secara komprehensif dan kualitatif menanyakan berbagai hal yang menjadi perhatian, kebutuhan atau keinginan mereka di daerah pemilihan.

Audit persepsi seperti itu, menurut Silih, dapat melihat simpul-simpul pencitraan yang terjadi di kalangan pembentuk opini publik. Meski barangkali jumlah pembentuk opini publik itu tidak besar, tetapi pengaruh mereka terhadap masyarakat cukup besar.

Di samping itu, akses mereka yang luas ke tengah audience (publik) juga memungkinkan sang politisi mendapatkan ‘inside information’ yang tepat mengenai situasi yang ‘sebenarnya’ berkembang di tengah masyarakat.

Maka, anjurannya, pergilah ke daerah pemilihan, temui para wartawan lokal, politisi senior, pembentuk opini, kader-kader partai, dan masyarakat luas. Duduklah di warung kopi bersama mereka, luangkan waktu untuk berbincang dari hati ke hati, sehingga Anda, sebagai politisi, dapat menggamabrkan anatomi jaringan komunikasi yang ada.

Melalui ‘audit persepsi’ itu, politisi dapat melihat berbagai hal secara lebih akurat. Mereka bisa mengenali secara tepat siapa (tokoh) yang berpengaruh, ke mana kecenderungan (sikap) pengaruh politik mereka, bagaimana kebiasaan politik mereka, dan media apa saja yang mereka percaya atau mereka manfaatkan sebagai sumber informasi.

Itu bisa sekaligus dipakai untuk menengarai adanya para ‘petualang politik’ yang suka memancing di air keruh, atau ‘terima uangnya, tapi tidak pilih partainya’, sehingga sering mengelabui para kandidat atau pimpinan partai politik.

Sesungguhnya, riset-riset persepsi ala ‘Public Relations’ seperti itu sangatlah penting artinya, ketimbang hanya mengandalkan angka-angka statistik.

Para politisi selayaknya menyadari bahwa memilih seorang kandidat atau sebuah partai politik punya rentang waktu yang panjang, yakni hanya dilakukan setiap lima tahun sekali.

Berbeda dengan perilaku terhadap pembelian sebuah produk konsumsi (consumer goods) yang bisa terjadi seminggu sekali atau setiap bulan, maka rentang waktu yang panjang untuk pencitraan politik itu memberi peluang adanya proses memengaruhi yang juga panjang.

Oleh karena itu, para tokoh politik sangat perlu membangun reputasi (atau setidaknya citra) jangka panjang dengan cara mengubah persepsi pemilih lewat berbagai cara, baik melalui media massa atau pun tatap-muka.

Pasalnya, persepsi itu kunci untuk proses pengambilan keputusan seorang pemimpin, baik di dunia usaha, atau -- lebih penting lagi -- dalam dunia politik. Sebelum seorang pemimpin politik mengambil keputusan apa pun, ia harus memahami lebih dulu segala fakta dan informasi yang berkait dengan situasi yang dihadapinya.

Banyak faktor dapat memengaruhi persepsi. Di antaranya adalah minat (interest), antisipasi, perhatian dan berbagai perasaan khalayak. Selain itu, waktu dan situasi -- yang seringkali berubah-ubah -- juga merupakan faktor yang sangat berperan.

Walhasil, kita pun kemudian bertanya, dalam rentang waktu sekitar dua tahun ke depan, mungkinkah Partai Demokrat masih bisa memenangi pemilu lagi sebagaimana yang terjadi pada 2009 lampau?

*) Wartawan Freelance, Konsultan Komunikasi, dosen di Universitas Paramadina. @sbasria. [mor]