INILAH.COM, Jakarta - Tingkat kematian ibu saat melahirkan di Indonesia masih tinggi, atau hampir setiap satu jam, dua ibu melahirkan meninggal dunia. Ini menjadi perhatian besar Dr dr Sugiri Syarief.

Karenanya, pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sangat concern untuk meredam permasalahan tersebut dengan menggalakkan program Keluarga Berancana (KB).

Kepala BKKBN Sugiri Syarief sejak awal bertekad bersungguh sungguh menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi. Ini pun mendapat penghargaan dari Global White Ribbon Alliance (GWRA) dan Aliansi Pita Putih untuk Indonesia (APPI).

Penghargaan ini menjadi bukti bahwa pemerintah memiliki komitmen yang tinggi dan berkelanjutan dengan senantiasa mendukung upaya nyata Keselamatan Ibu dan Bayi Baru Lahir.

"Penghargaan ini bukan penghargaan bagi saya pribadi tetapi bagi semua insan BKKBN yang peduli terhadap permasalahan ini," kata pria kelahiran Lampung ini, beberapa waktu lalu saat memperoleh piagam penghargaan dari Global White Ribbon Alliance.

Menurut Sugiri Syarief, setiap tahun diperkirakan ada 5 juta ibu hamil di Indonesia. Jumlah kematian ibu karena komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas masih tergolong tinggi dan dikhawatirkan tidak akan dapat mencapai target penurunan seperti diamanahkan dalam Millennium Development Goals (MDGs) pada 2015.

Angka Kematian Ibu ( AKI ) saat ini masih 228 per 100.000 kelahiran hidup sedangkan target MDGs 2015 adalah 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga perlu adanya terobosan guna percepatan penurunan AKI .

“Kita optimis dapat menurunkan angka kematian ibu dan bayi tersebut , asal terus bekerja keras dan cepat serta mendorong terus partisipasi masyarakat dalam menyelamatkan ibu dan bayi," Kata Sugiri.

Lebih jauh sarjana lulusan Universitas Gajah Mada 1979 itu menegaskan salah satu program strategis pemerintah yang diyakini mampu menekan angka kematian ibu melahirkan di Indonesia adalah program Keluarga Berencana.

"Revitalisasi program Keluarga Berencana diyakini dapat mengatasi kematian ibu. Yang harus dilakukan segera adalah menghidupkan kembali infrastruktur penunjang program KB di daerah, salah satunya adalah pos KB," pungkas Sugiri.

Sugiri Syarief, anak ke 5 dari 9 bersaudara pasangan HM Syarief-Ibu Hj Kemunah, kelahiran Pringsewu, Propinsi Lampung 2 Agustus 1952 itu bukanlah orang asing bagi jajaran BKKBN. Suami Nuri Astralina Mardiani ini, meniti karier di BKKBN dari bawah dan bertugas dari satu wilayah ke wilayah yang lain.

Jabatan terakhir Sugiri Syarief di BKKBN adalah Direktur Peningkatan Partisipasi Pria BKKBN Pusat sebelum akhirnya ditugaskan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Sekretaris Jenderal Komisi Penanggulangan Korupsi (KPK) pada 2004 lalu.

Sebagai dokter muda lulusan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 1979, Sugiri Syarief, mulai meniti karier sebagai Kepala Puskesmas Kurotidur di Bengkulu. Selama dinas di Puskesmas ayah dua anak ini getol mendatangi masyarakat khususnya kelas menengah kebawah untuk memberikan penyuluhan kesehatan masyarakat.

Dua tahun mengabdikan diri di Puskesmas, dr.Sugiri Syarief mulai bekerja di BKKBN Propinsi Bengkulu sebagai Kepala Bagian Tata Usaha di 1981. Inilah awal karier Pak Giri, biasa ia disapa teman sejawatnya di jajaran BKKBN.

Pada 1985 sampai 1988, ia dipercaya sebagai Kepala Bagian Pengamatan Kontrasepsi BKKBN Pusat. Kemudian Kepala Bagian Penyusunan Rencana BKKBN Pusat sejak 1988-1989.

Setelah berkiprah di tingkat nasional, kariernya terus bersinar. "Njeng Sunan" demikian teman-teman Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) menyebut, sebelum dipercaya memangku jabatan Kepala BKKBN Sulawesi Utara periode 1994-1997, Sugiri Syarief menjadi Pjsp Kepala BKKBN Timor Timur (sekarang Timor Leste) pada 1993.

Ia juga menjadi Pjsp Kepala Biro Perencanaan BKKBN Pusat. Kini kariernya pun kian cemerlang, setelah masa jabatannya usai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kembali mempercayainya untuk memegang 'tongkat' kepemimpinan BKKBN di tangannya. [mdr]