Selama 13 tahun terakhir, dunia politik di Malaysia terdengar seperti kaset rusak: tak ubahnya seperti film Groundhog Day. Sejumlah peristiwa (yang paling terasa adalah pengadilan Anwar Ibrahim atas dua kasus sodomi) terus saja diulang-ulang tak berkesudahan.

Untungnya, minggu lalu, siklus ini dipatahkan. Dibebaskannya mantan Wakil Perdana Menteri itu telah memberi kesempatan bagi Malaysia untuk bergerak maju dan melupakan peristiwa ini – apalagi di saat Malaysia sedang bersiap untuk menyambut Pemilu pertengahan 2013.

Mengapa ini penting? Seperti yang saya katakan di awal, siklus “khilaf politik” yang tampaknya tak berkesudahan ini berpengaruh buruk bagi semangat rakyatnya.

Rakyat kehilangan kepercayaannya pada institusi negara. Pihak kepolisian dan pengadilan negara juga kehilangan wibawa.

Banyaknya kasus korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan dalam menjatuhkan hukuman telah meruntuhkan kepercayaan rakyat pada negara maupun sesama orang Malaysia. Kecurigaan yang menggantung telah menyulitkan Malaysia untuk bergerak maju, baik secara sosial maupun ekonomi.

Keputusan pembebasan Anwar memberikan secercah harapan, karena walaupun dalam situasi yang sedang pesimis, ada beberapa orang yang telah bekerja keras untuk memulihkan institusi negara yang sedang rusak.

Hal ini perlahan-lahan telah memulai proses bangkitnya institusi publik Malaysia, seiring dengan timbulnya kesadaran bahwa liberalisasi politik tidak dapat dihindari.

Sosok yang paling menarik perhatian adalah Auditor-General Malaysia yang berani, yang laporannya dengan gigih menyoroti kecerobohan dan kesalahan pemerintah dalam mengelola pemerintahan.

Saat itu, reformasi tentatif dan malu-malu yang dijalankan Perdana Menteri Najib telah menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya agenda kebebasan sipil, walaupun hasilnya masih kurang matang dan tidak terkonsep dengan baik, seperti Peaceful Assembly Bill, dan reformasi Pemilu.

Tampaknya orang-orang yang menjalankan institusi ini mengulangi kesalahan Julius Caesar ketika ia menyeberangi sungai Rubicon dan memicu sebuah konflik militer.

Mereka telah menyadari bahwa mereka punya kewajiban yang lebih besar pada rakyat, dan ini bisa mengatasi tekanan politik yang dibebankan pada mereka.

Sikap seperti ini penting bila negara mau berkembang dan bertahan di masa depan. Tentu saja, perubahan ini tidak akan sedramatis reformasi di Indonesia, misalnya, atau Burma yang saat ini sedang membuka diri. Tapi ini cukup untuk sebuah permulaan.

Namun karakter dan sikap Anwar akan tetap dipertanyakan di masa depan.

Walau begitu, kita tidak bisa mengacuhkan dampak psikologis dari pengadilan ini. Ini adalah bukti bahwa peradilan Malaysia lebih independen dari yang kita kira, dan semua orang Malaysia dapat mencari keadilan di sistem peradilan negaranya.

Seperti yang saya bilang, ini cukup sebagai sebuah permulaan. Tapi bukan itu saja. Pertanyaan yang sebenarnya adalah Quo Vadis – dari sini, lalu kita mau menuju kemana?.

Bagi Partai Barisan Nasional (BN) yang berkuasa, dan Umno yang mayoritas beranggotakan golongan Melayu, tantangannya adalah apakah mereka akan terus bisa menggalakkan agenda nasional yang lebih positif dan tidak terlalu dikotak-kotakkan oleh ras.

Apakah partai Najib Razak akan bisa bangkit untuk menghadapi tantangan-tantangan kebijakan yang diajukan oleh para oposisi? Apakah mereka bisa belajar untuk melibatkan Anwar dan partai oposisi Pakatan Rakyat di level operasional pemerintahan – termasuk akses setara ke media yang dikontrol secara ketat?

Perdana Menteri Najib Razak, yang juga adalah pemimpin Umno, memiliki kemampuan dan niat untuk melakukannya, tapi usaha-usahanya yang berani untuk melakukan reformasi politik mendapat hambatan dari golongan konservatif dalam partainya sendiri.

Apapun yang dipilih oleh Umno, Anwar dan Pakatan kini merupakan fakta yang harus dihadapi oleh BN.

Anwar membangun karir politiknya dengan beroperasi di luar sistem. Berbagai serangan pribadi yang ditujukan pada dirinya, juga UMNO dengan retorika sektariannya, hanya membuat oposisi semakin kuat, dengan bertambah besarnya kebencian publik akan “permainan kotor”.

Bagi oposisi, pembebasan Anwar adalah tanda bahwa sekarang sudah waktunya untuk mulai serius bekerja. Pakatan sudah terlalu lama diganggu dengan berbagai drama pribadi para pemimpinnya, sehingga kesulitan menentukan sikap kebijakan dengan baik.

Sekarang sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan seperti itu. Tapi masih ada pengotak-kotakkan dalam komponen Pakatan – PKR milik Anwar, DAP yang non-Melayu dan PAS yang Islamis – khususnya menyangkut agama, yang harus segera dibereskan.

Namun begitu, pembebasan Anwar telah menyemarakkan ranah politik Malaysia. Pemilu berikutnya, yang akan dilangsungkan tahun ini, akan menjadi pertarungan sengit antara dua sosok brilian, dan juga penuh pertimbangan – Najib dan Anwar.

Sangat sulit untuk memperkirakan siapa yang akan menang – ada banyak “wild card” di sini – dan sama sulitnya untuk memprediksi siapa yang akan memperoleh suara mayoritas di Sabah dan Sarawak.

Mungkin saja kita akan menyaksikan kemenangan status quo, yang BN akan naik kembali, tapi apa yang sudah hilang di tahun 2008 tidak akan kembali.

Ini mungkin akan mengecewakan para pendukung fanatik dari kedua kubu, tapi ini juga berarti bahwa apa yang sudah Malaysia capai dalam hal reformasi tidak akan sia-sia, atau menjadi arus yang tidak terkendali.

Rakyat Malaysia harus belajar – seperti yang sudah dialami Indonesia – bahwa demokrasi adalah proses yang lambat dan mungkin membosankan, tapi memang diperlukan bila sebuah negara ingin maju. Pada akhirnya, yang akan menjadi pemenang adalah negara itu sendiri. [mor]