Minggu, 31 Agustus 2014 | 13:14 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Tantangan Bagi Pimpinan KPK yang Baru
Headline
Ikrar Nusa Bhakti - inilah.com/Agus Priatna
Oleh: Ikrar Nusa Bhakti
web - Sabtu, 10 Desember 2011 | 00:09 WIB

Pemilihan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015 oleh Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Jum’at, 2 Desember 2011, masih menyisakan tanda tanya besar di kalangan aktivis antikorupsi.

Rasa terkejut dan kecewa karena nama-nama beken bakal calon pimpinan KPK yang menduduki nominasi empat besar teratas, hanya Bambang Widjajanto yang terpilih menjadi anggota KPK yang baru.

Keterkejutan semakin menjadi-jadi ketika nama Abraham Samad, aktivis antikorupsi yang aktif di Makassar, Sulawesi Selatan, justru terpilih menjadi ketua KPK mengalahkan para seniornya, yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjajanto, Adnan Pandupraja dan Zulkarnain.

Terbersit suatu kecurigaan di kalangan masyarakat bahwa terpilihnya Abraham Samad lebih didasari kepentingan politik dari fraksi-fraksi yang mendukung dan memilihnya.

Samad didukung oleh enam fraksi yang pada tahun lalu mendukung Opsi C saat voting mengenai Hak Angket terkait Mega Skandal Bank Century. Opsi C adalah opsi yang menduga adanya skandal politik dan korupsi dalam pemberian dana talangan terhadap Bank Century.

Suatu hal yang aneh pula, mengapa Samad mendapatkan suara yang spektakuler, 43, yang berarti berasal bukan hanya dari enam fraksi partai besar tersebut melainkan juga dari Fraksi Partai Demokrat. Pemberian suara yang lebih kecil kepada Busyro Muqoddas, Bambang Wdjojanto, Adnan Pandupraja dan Zulkarnain bisa saja merupakan politik bagi-bagi suara agar yang sudah ditentukan masuk ke jajaran pimpinan KPK yang baru juga mendapatkan suara.

Informasi yang berkembang menyebutkan bahwa enam fraksi di Komisi III DPR-RI, yaitu Fraksi Partai Golkar, F-PDIP, F-Partai Keadilan Sejahtera, F-Partai Gerindra, F-Partai Hanura, dan F-Partai Persatuan Pembangunan mengadakan pertemuan khusus untuk mendukung Samad.

Mereka juga menitipkan empat kasus besar yang harus diselesaikan KPK mendatang yaitu Kasus Bank Century, korupsi terkait pembangunan pusat olahraga di Hambalang, Bogor, kasus mafia pajak, dan pemberian cek perjalanan dalam kasus pemilihan Deputi Senior Gubernur Bank Indonesia Miranda S Gultom pada 2004.

Namun bila kita lihat aktivitas Abraham Samad sebagai aktivis antikorupsi di kota Makassar, dan juga janji-janjinya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu, kita masih memiliki harapan akan kepemimpinannya di KPK mendatang.

Keinginannya memberantas korupsi bahkan juga akan masuk ke lingkungan istana dan gedung DPR-RI. Kini yang ditunggu bukan lagi janji-janji muluk untuk memberantas korupsi, melainkan bagaimana Samad dapat bekerja memenuhi janji-janjinya tersebut.

Pastinya tidak mungkin para pimpinan KPK yang baru akan menuntaskan empat kasus besar itu dalam satu tahun. Apalagi empat kasus tersebut juga sarat muatan politik yang bukan mustahil partai-partai besar di DPR-RI akan saling menyandera agar “keamanan” para anggota, terlebih partai yang mendukung Samad dan memilihnya, terjamin.

Kita berharap bahwa para anggota KPK yang baru akan menunjukkan indepensi dan menjaga martabat mereka sebagai ‘pendekar-pendekar’ antikorupsi. Jika dilihat latar belakang mereka semua, kita tidak ragu para kapasitas dan independensi mereka.

Apa yang mereka lakukan juga “nothing to lose.” Apa pun yang mereka lakukan tidak akan menimbulkan kerugian apa pun dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kecil pula kemungkinan mereka akan menghadapi “kriminalisasi” seperti yang pernah dialami oleh KPK generasi kedua dalam kasus Antasari Azhar atau pun Bibiet S Riyanto dan Chamdra Hamzah.

Persoalannya ialah, bagaimana para pimpinan KPK di bawah nakhoda Abraham Samad dapat menyatukan pandangan, langkah, kerja-kerja keras dan bersinergi di antara mereka dan antara pimpinan KPK dengan jajaran pendukung di bawahnya agar hasil akhir yang mereka inginkan benar-benar tercapai, yakni pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia sangat rendah, yakni masih pada level 3 dari 0-10 point. Kalau saja mereka dapat meningkatkan level itu menjadi 5 atau bahkan lebih dari itu pada lima tahun mendatang, ini tentunya dapat menimbulkan rasa bangga dan meningkatkan kembali kepercayaan rakyat kepada KPK.

Di tengah merebaknya kolusi antara penguasa eksekutif, legislatif, pengusaha dan aparat penegak hukum, memang tidak mudah bagi KPK untuk menjalankan tugas-tugasnya secara baik.

Tapi, ini bukan berarti kita tidak memiliki harapan atas pemberantasan korupsi di negeri ini. Semoga kita masih dapat melihat “sinar terang di ujung terowongan yang gelap.” [mor]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
1 Komentar
Murodi
Sabtu, 10 Desember 2011 | 09:47 WIB
Di tengah merebaknya kolusi antara penguasa eksekutif, legislatif, pengusaha dan aparat penegak hukum. ini saya rasa yang terpenting untuk disikapi... jangan lihat orangnya... atau dari mana asalnya.. lihat dulu kerjanya.....
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER