Kamis, 23 Oktober 2014 | 13:34 WIB
Follow Us: Facebook twitter
Keanggotaan Palestina di PBB, Suram?
Headline
Foto: AP Mohamad Ballas
Oleh: Derek Manangka
web - Kamis, 22 September 2011 | 12:59 WIB
Berita Terkait

INILAH.COM, Jakarta - Drama atau tragedi baru berupa pelecehan terhadap keadilan kelihatannya bakal menimpa Palestina. Sekalipun Palestina memperoleh dukungan mayoritas negara-negara di dunia untuk menjadi anggota PBB, tetapi kekuatan mayoritas itu dengan mudahnya dijegal oleh kekuatan minoritas !

Mayoritas dikalahkan oleh minoritas, jelas sebuah kejanggalan dalam perspektif keadilan. Ironisnya lagi, yang mejadi kekuatan penjegal itu justru Amerika Serikat, dengan tujuan semata-mata untuk melindungi kepentingan satu negara yakni Israel, sekutu terkuatnya di dunia.

Selama ini Amerika Serikat dikenal sebagai promotor dan pendukung demokrasi. Dalam rangka menegakkan demokrasi di manapun, Amerika Serikat selalu menggunakan parameter suara terbanyak atau mayoritas sebagai penentu kemenangan dalam setiap kontes. Perdebatan tentang lamaran Palestina untuk menjadi anggota ke194 PBB, merupakan sebuah kontes!

Sikap Amerika Serikat langsung berubah ketika yang dibicarakan soal kontes Palestina-Israel. Sehingga penggagalan oleh Amerika Serikat atas usaha Palestina ini, tidak hanya mengundang perdebatan tentang esensi demokrasi dengan elemen utama suara mayoritas. Tetapi membuktikan bahwa Amerika Serikat bukanlah negara demokratis sejati.

Ketika kepentingan negara adidaya itu sedang menghadapi ancaman, kepentingan nasionalnya dipertaruhkan, ia, Amerika Serikat tidak ragu ataupun malu memilih kebijakan dua muka.

Fakta penggagalan keanggotaan Palestina di PBB makin mengentalkan asumsi bahwa keberpihakan Amerika Serikat kepada Israel bukan karangan. Tudingan bahwa minoritas Yahudi sangat berkuasa di lingkar kekuasaan Amerika Serikat, bukan isapan jempol belaka.

Sekalipun Amerika Serikat merupakan salah satu negara terbesar penduduknya di dunia, tetapi menghadapi Israel yang jumlah penduduknya hanya sekitar 5 juta orang, negara besar itu bisa berubah menjadi sebuah "negara kecil".

Demi kepentingan Israel, apapun risikonya, Amerika Serikat selalu siap menerapkan kebijakan standar ganda. Fakta lainnya, seorang Presiden Amerika Serikat, apakah ia berasal dari Partai Demokrat atau Partai Republik memiliki keberpihakan yang permanen terhadap Israel.

Sebelum Sidang Umum PBB tahun ini dibuka di markas besarnya New York, Amerika Serikat, Palestina sudah memperoleh jaminan dukungan tidak kurang dari 130 negara anggota PBB. Indonesia merupakan salah satu negara pendukungnya. Pada saat yang sama Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu melakukan lobi ke semua pusat kekuatan di Amerika Serikat.

Ketika berpidato di depan Kongres pekan ini untuk menjelaskan apa yang menjadi alasan Israel menentang keanggotaan Palestina di PBB, Netanyahu memperoleh sambutan tepuk tangan sambil berdiri atau standing ovation. Menandakan, wakil-wakil rakyat di negeri Paman Sam itu sangat setuju jika pemerintah AS menolak keanggotaan Palestina di PBB.

Sambutan ini kemudian menjadi rujukan pemerintah atau Presiden AS bahwa Washington harus memerintahkan Duta Besarnya di PBB agar membela kepentingan Israel. Apa yang dilakukan Netanyahu, wajar. Sama wajarnya dengan dukungan yang dilakukan oleh 130 negara kepada Palestina.

Kalau Israel berbicara tentang berbagai kelemahan dan kekurangan Palestina sehingga tidak pantas diterima menjadi anggota PBB, di pihak lain mayoritas negara di dunia membeberkan fakta lainnya. Sejak 1974, Palestina sudah diterima sebagai anggota PBB dengan status terbatas yaitu pengamat atau observer. Artinya secara de facto Palestina sudah 37 tahun atau hampir empat dekade menjadi anggota PBB.

Bahkan jauh sebelum itu, pada 1950 badan dunia tersebut sudah menelorkan Resolusi Damai yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perang berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Sehingga pantas apabila keanggotaan Palestina di PBB disahkan segera.

Presiden Barack Obama tahun lalu bahkan sempat berseru kepada Israel agar konflik Palestina-Israel dikembalikan ke status sebelum Perang 1967. Setelah itu baru dilaksanakan perundingan. Jika seruan Obama dituruti, salah satu konsekwensinya, Israel harus melepas Yerusalem Timur. Obama dimata Israel, seorang pemimpin Amerika Serikat yang tidak tahu sejarah.

Setelah Obama "dikuliahi" Netanyahu soal konflik Israel-Palestina, Obama tidak pernah lagi berbicara soal isu yang sama. Bahkan menghadapi lamaran Palestina menjadi anggota PBB, Barack Obama sudah diwanti-wanti, Partai Demokrat, partainya bakal kalah dalam Pilpres 2012, apabila mendukung keanggotaan Palestina di PBB tahun ini.

Sejatinya, pada Jumat (22/9) besok 23 September tahun ini waktu New York atau Sabtu 24 September dinihari Waktu Indonesia Barat, di forum perdebatan, status Palestina sebagai anggota penuh, sudah dapat disahkan. Tetapi Amerika Serikat di bawah pengaruh Israel berhasil menggiring pembicaraan soal keanggotaan Palestina ke forum Dewan Keamanan.

Di forum lebih kecil itu yang pesertanya hanya terdiri atas 5 anggota tetap dan 10 negara anggota tidak tetap. Dari 15 negara itu hanya 5 yang punya peran ekstra berupa hak veto yaitu Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis dan China. Di forum kecil dan tertutup ini lebih memungkinkan Amerika Serikat memveto lamaran Palestina.

Veto Amerika Serikat diperkirakan tidak akan bisa dicegah oleh 4 anggota lainnya. Satu-satunya alasan yang bisa mencegah Amerika Serikat menggunakan vetonya apabila pimpinan sidang dari Lebanon berani mengingatkan Amerika Serikat bahwa sesuai ketentuan PBB, Hak Veto tidak boleh digunakan untuk menjegal lamaran keanggotaan.

Tetapi jika ini berhasil, Amerika Serikat masih bisa menggunakan cara lain yang misinya tetap sama menunda pembahasan lamaran Palestina. Menunda bisa berarti menggagalkan. Amerika Serikat dapat mengalihkan isu dengan meminta sidang Dewan Keamanan PBB, agar terlebih dahulu membahas draft resolusi tentang Syria.

Draft itu sudah diajukan Prancis, Agustus 2011 lalu. Tapi Dewan Keamanan belum membahasnya karena Rusia dan China sudah keburu menentangnya. Jadi baru setelah soal Syria selesai, giliran soal Palestina yang dibicarakan. Jika ini terjadi tidak ada jaminan pembahasan tentang resolusi Syria bakal selesai cepat.

Bukan mustahil pembahasan akan memakan waktu berbulan-bulan. Sehingga semakin tertunda pembahasan soal Syira, semakin tertunda pula soal Palestina. Alhasil keanggotaan Palestina di PBB tetap suram. [mdr]

Dapatkan berita populer pilihan Anda gratis setiap pagi di sini atau akses mobile langsung http://m.inilah.com via ponsel dan Blackberry !. Kini hadir www.inilah.com di gadget Anda , dapatkan versi Android di Google Play atau klik http://ini.la/android dan versi Iphone di App Store atau klik http://ini.la/iphone
2 Komentar
muhammadA
Jumat, 7 Oktober 2011 | 18:11 WIB
Terbentuknya Palestina sbnarnya tinggal menunggu sedikit waktu, karena kehancuran tatanan Ekonomi Barat akan berlangsung menuju kemunduran yg sejatinya.
RAMI
Minggu, 25 September 2011 | 02:41 WIB
Hahaha..., bagaimana Palestine mau menjadi anggota PBB, menjadi negara merdeka saja belum... Hehehe..., sampai kapanpun Amerika harus bela Israel... bila diperhadapkan pada pilihan antara Israel atau negara2 Arab (Palestine) Amerika jelas dukung negeri Yahudi itu karena Amerika tidak ingin lihat dunia didominasi politik Arab yang bakal menghentar peradaban MUNDUR 1500 tahun dari masa kini...
Kirim Komentar
Nama :
Email :
Komentar :
Silahkan isi kode keamanan berikut

Komentar akan ditampilkan di halaman ini, diharapkan sopan dan bertanggung jawab.
INILAH.COM berhak menghapus komentar yang tidak layak ditampilkan.
Gunakan layanan gravatar untuk menampilkan foto anda.
BERITA POPULER